Menggandeng Kejaksaan untuk Paksa Iuran

Oleh : Uqie Nai

Alumni Branding for Writer (AMK4)

Kondisi negeri pasca diterjang Covid-19 terus menuai masalah di beberapa aspek. Dari mulai ekonomi, politik, sosial serta hukum terus merembet menyasar kenyamanan masyarakat. Banyaknya korban meninggal, positif OTG dalam beragam klaster, PHK, pengangguran, perceraian, kelaparan, kriminal, polemik daring dengan PJJ,  dll. menjadi badai susulan  tak terelakkan.

Fakta perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja pun tak luput kena imbasnya. Minimnya pemasukan akibat besarnya ongkos produksi dan upah karyawan, memaksa  ratusan karyawan di rumahkan entah untuk berapa lama. Belum lagi tunggakan yang tak kunjung terbayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diduga memicu beberapa perusahaan gulung tikar.

Banyaknya badan usaha menunggak iuran, mengharuskan  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung-Lodaya menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung untuk menertibkan sedikitnya 51 perusahaan atau badan usaha yang menunggak iuran dan atau hanya mendaftarkan sebagian program untuk karyawannya.

Menurut Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Paryono, terdapat  42 badan usaha yang menunggak iuran mencapai Rp2,16 miliar, pada 3 Desember 2020 lalu. (Jurnalsoreang, Senin, 7/12/2020)

Sejak awal berdirinya BPJS yang diharapkan menjadi jalan terang, mampu meringankan biaya kesehatan nyatanya di luar ekspektasi. Badan pemberi jaminan sosial ini tak lebih asuransi sosial dengan beban premi diserahkan pada peserta BPJS kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Kini, beban serupa dirasakan badan usaha/perusahaan kecil.

Berdirinya BPJS pada dasarnya mengalihkan peran negara kepada swasta. Negara yang sejatinya bertanggung jawab memenuhi hak mendasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan serta keamanan telah tercabut oleh kewenangan pemodal dengan beragam program sosialnya. Negara memberikan regulasi dan memfasilitasi hingga lahirlah praktik sosial bernuansa pemalakan.

Menyerahkan urusan publik ke tangan pengusaha, baik swasta maupun asing adalah watak sistem demokrasi dengan azas ekonomi kapitalismenya. Mirisnya, sistem inilah yang sedang dipraktikkan Indonesia.

Pandemi yang harusnya menjadi momen pemerintah mengerti penderitaan rakyat malah menambah derita itu dengan  membiarkan BPJS tetap eksis memalak rakyat. Pengelolaan yang berkedok jaminan sosial tapi menguntungkan swasta harusnya dihentikan. Namun, alih-alih negara memegang kendali, justru negara sendiri lah yang berkontribusi iuran BPJS terus naik. Tanpa iuran, tidak ada pelayanan. Pun bagi peserta menunggak, harus melunasi terlebih dahulu sebelum dilayani. Sementara kepesertaan BPJS berlaku seumur hidup, bisa dibayangkan. Untuk makan saja sulit, gaji karyawan juga mandeg, bagaimana mungkin membayar iuran tiap bulan?

Begitulah wajah suram demokrasi kapitalisme yang diadopsi negeri ini. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang harusnya ditanggung negara, di tangan kapitalis jaminan itu beralih fungsi menjadi jerat utang.  Berbanding terbalik saat  syariat Islam diterapkan di tengah umat.  Negara Islam akan memperhatikan hak dasar umat secara maksimal. Mudah dan murah, bahkan gratis.

Kepala negara dalam sistem ini memiliki  mekanisme mengurusi urusan umat dengan mengerahkan potensi yang dimiliki termasuk mengelola SDM dan  SDA. Negara akan berupaya menutup ruang intervensi yang akan menzalimi rakyat. Rakyat tidak akan dibiarkan  mencari solusi sendiri atas masalah yang menimpa, jika itu berkaitan dengan tugas negara. Sebab, negara adalah pelayan umat yang wajib memberikan ketenangan serta kenyamanan.

“Al-Imam (Pemimpin) adalah raa’in (pengurus). Ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

BPJS sebagai asuransi sosial tidak akan ada dalam institusi Islam. Keberadaannya bertentangan dengan syariat. Maka badan serupa yang berdiri di era demokrasi saat ini akan dihapuskan. Termasuk praktik ribawi bernuansa investasi dan kerjasama.

Utang negara yang menggunung akibat sistem yang rusak telah menyebabkan masyarakat terbelit persoalan tiada henti. Jangan salahkan rakyat  hingga harus mengerahkan kejaksaan mengeksekusi jika pangkal masalahnya ada di tangan rezim dan sistem.

Bagi pemerintahan Islam, cukuplah hukum Allah untuk menjalankan roda negara. Aturan manusia telah terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan karena kedaulatan memerintah terletak di tangan manusia, bukan syara’ (Allah Swt. dan Rasul-Nya).  Padahal Allah telah mempertanyakan dalam Firman-Nya:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang  meyakini (agamanya)?”

(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat  50)