Menguji Konsistensi Mas Menteri

Oleh: Ramdhan Hamdani, S.Pd
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial

Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional beberapa waktu lalu cukup menarik untuk dicermati. Dalam sambutan yang sempat viral di media sosial tersebut, sosok muda yang akrab disapa Mas Menteri itu seakan ingin menyampaikan pesan bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan di negeri ini. Perubahan secara mendasar pun diisyaratkan dalam pidato singkat namun sarat makna tersebut. Dukungan terhadap Mas Menteri pun mengalir deras dari para guru yang selama ini merasakan betul pahit getir dalam upaya mendidik tunas – tunas bangsa di tengah banyaknya kebijakan yang tidak mendukung, bahkan cenderung menghambat tugas utamanya.

Dalam catatan penulis, setidaknya ada empat hal yang perlu dijadikan perhatian oleh Mas Menteri dalam melaksanakan tugasnya selama lima tahun ke depan. Keempat hal tersebut sekaligus merupakan indikator untuk menguji sejauh mana keseriusan serta konsistensi mas Menteri dalam membenahi dunia pendidikan yang selama ini dipandang oleh sebagian kalangan tidak memiliki arah yang jelas.

Pertama, terkait adanya beberapa aturan yang secara tidak langsung membelenggu guru untuk berinovasi serta meningkatkan kompetensinya. Dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program sertifikasi, persoalan linieritas menjadi batu sandungan bagi sebagian guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Mas Menteri sendiri dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa gelar atau ijazah yang dimiliki seseorang tidak menjamin kompetensinya. Artinya, kompetensi atau kesuksesan seseorang saat ini lebih ditentukan oleh sejauh mana usaha yang ia lakukan untuk terus menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang yang digelutinya. Dalam hal ini, mampukah Mas Menteri mendobrak tradisi (kuno) dengan cara memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada guru untuk terus meningkatkan kompetensinya tanpa terganjal oleh linieritas ? Hal ini tentunya hanya dapat dijawab dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar wacana.

BACA JUGA:  Kebab Alibaba, Jajanan Kaki Lima Rasa Bintang Lima

Kedua, persoalan yang berkaitan dengan tugas guru yang bersifat administratif. Dalam pidatonya, Mas Menteri menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi saat ini dimana guru dibebani tugas administrasi yang sangat banyak tanpa manfaat yang jelas. Untuk jenjang pendidikan dasar sendiri, selain perangkat pembelajaran seperti Silabus dan RPP, guru juga terkuras waktunya untuk melakukan proses penilaian hasil belajar berdasarkan Kompetensi Dasar (KD). Akibatnya, tugas utama untuk mendidik anak pun menjadi terganggu. Untuk tahun ajaran yang akan datang, kita akan menyaksikan apakah penyederhanaan tugas administrasi guru dapat benar – benar terealisasi ataukah sebaliknya.

Ketiga, pro kontra tentang urgensi Ujian Nasional (UN) bagi peningkatan mutu pendidikan. Wacana terkait penghapusan UN lantang disuarakan oleh Mas Menteri di awal masa kepemimpinannya. Sosok muda berkacamata itu beralasan, pelaksanaan UN hanya mengakibatkan siswa menjadi stress dan sama sekali tidak menyentuh nilai – nilai karakter yang hendak dibangun di lembaga pendidikan. Wacana penghapusan UN pun kian kencang disuarakan sekalipun mendapat penolakan dari mantan Wapres Jusuf Kalla yang sangat gigih memperjuangkan eksistensi UN. Mantan orang nomor dua di tanah air itu berdalih, penghapusan UN hanya akan mengakibatkan semangat belajar siswa semakin menurun. Faktanya, semangat belajar siswa tidak tumbuh dengan adanya UN, melainkan sejauh mana guru dan orangtua mampu menanamkan kesadaran kepada anak – anak mereka tentang pentingnya proses belajar (di lembaga pendidikan formal maupun non formal) untuk masa depan mereka.

Keempat, urgensi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) terutama pada jenjang pendidikan dasar. Dalam pidatonya, Mas Menteri menyinggung tentang keterbatasan guru dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak didiknya akibat adanya tuntutan kurikulum. Sistem pendidikan yang ada saat ini secara tidak langsung telah menghapus keberagaman potensi anak atas nama keseragaman. Muatan kurikulum yang sangat padat telah menutup kesempatan bagi anak untuk belajar dari alam sekitarnya. Dalam konteks ini, mampukah Mas Menteri menunjukkan konsistensinya dengan cara mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya tanpa harus terganjal oleh KKM. Lebih jauh lagi, mampukah Mas Menteri memposisikan Sekolah Dasar (SD) sebagai tempat untuk menanamkan nilai – nilai karakter yang menjadi modal dasar bagi anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya maupun sebagai bekal hidup di masyarakat.

BACA JUGA:  Borobudur : Peradapan Masa Lalu yang Menjadi Magnet Dunia dan Pelepas Dahaga Rakyat Sekitarnya

Keempat hal di atas seyogyanya menjadi perhatian Mas Menteri beserta jajarannya dalam menjalankan amanah selama lima tahun ke depan. Perubahan secara mendasar ke arah yang lebih baik sebagaimana diisyaratkan dala pidato singkat tersebut hendaknya benar – benar dilaksanakan dengan penuh perhitungan serta rasa tanggungjawab. Setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan berdampak luas bagi dunia pendidikan serta masa depan bangsa yang besar ini. Oleh karenanya, partisipasi aktif dari kalangan pendidikan dan masyarakat serta pengawasan secara baik dari pihak terkait (Dewan Perwakilan Rakyat) akan sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. (*)