Artinya, hal paling awal dan mendasar yang harus disiapkan justru memoles berbagai ketertinggalan infrastruktur dasar Kalimantan Timur. Ketersediaan infrastruktur energi, sistem logistik, dan kawasan industri yang efisien menjadi syarat mutlak. Termasuk juga kesiapan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat. Pasalnya, kesenjangan hanya bisa terkikis jika terjadi peningkatan produktivitas dan nilai tambah.
Masalahnya, tanpa dukungan energi yang efisien, hilirisasi berbagai potensi komoditas tambang dan berbagai hasil hutan, hal itu hanya ilusi. Infrastruktur logistik diperlukan sebagai mediasi konektivitas kegiatan ekonomi (kawasan industri) agar terintegrasi dengan jalur rantai pasok. Efisiensi konektivitas dan rantai pasok inilah yang dengan sendirinya akan memancing dan menjadi daya tarik investasi.
Tanpa kesiapan daya dukung dan daya tampung investasi, niscaya pemindahan ibukota justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Pasalnya, berbagai perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara hanya akan memfasilitasi percepatan eksploitasi sumber daya. Investasi besar masuk tetapi hanya di sektor ekstraktif, dan memanfaatkan peningkatan kapasitas pelabuhan. Ditambah lagi dengan kemudahan proses perizinan, karena lokasi investasi semakin dekat dengan ibukota.
Baca Juga:BUMDes Rancage Kerjasama Startup, Produk Lokal Dijual Secara OnlineDewan Terpilih Diharapkan Turun Langsung ke Masyarakat
Tanpa peningkatan kualitas SDM di sekitar ibukota baru, manfaat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur justru lebih banyak dinikmati pendatang dan investor dari luar. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan komprehensif utamanya justru fokus pada kesiapan daya dukung dan daya tampung investasi. Tak hanya penataan tata ruang tetapi juga mesti merencanakan dengan matang pusat-pusat pertumbuhan yang berpotensi dikembangkan. Untuk itu, tidak mungkin dilakukan dengan simsalabim. Pemerintah harus mampu merekayasa terbentuknya ekosistem ekonomi baru guna memenuhi arah, target, dan tujuan pembangunan pemerintah.
Namun, nyatanya pemerintah telah menargetkan perpindahan ibukota sudah terealisasi pada 2024. Bappenas menaksir pembiayaan pemindahan ibu kota hanya mencapai Rp485 triliun. Dari kalkulasi waktu dan kebutuhan dana tersebut, artinya Bappenas hanya menerjemahkan bahwa perpindahan ibukota adalah sekadar memindahkan kantor-kantor pemerintahan.
Pembiayaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya pemerintah sendiri, mulai kebutuhan ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran dan proses pembangunan perkantoran baru. Tiak ada perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang komprehensif untuk mendukung kesiapan Kalimantan Timur dalam menggeser kegiatan ekonomi.