Aditya menyebut, persoalan kompensasi nelayan, saat ini Pihak Kemenhub tengah menunggu legal opinion atau pendapat hukum soal kompensasi tersebut. ”Kita masih menunggu hasil itu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kalau hasilnya diperbolehkan tentu bakal kami ajukan anggaranya, kalau tidak ya mau bagaimana, ini berkaitan dengan dasar hukum, kalau soal kompensasi dari kontrakor itu tidak bisa kalau soal pekerjaan bisa,” jelas Adit.
Para Kepala Desa di Kecamatan Pusakanagara berharap, ada forum yang bisa difasilitasi oleh DPRD untuk menguraikan dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada dalam pembangunan Pelabuhan Patimban seperti pengadaan tanah, dampak sosial, tanah kas desa yang terdampak serta soal pekerjaan di Pelabuhan Patimban. Usulan ini diamini oleh Komisi II DPRD Subang untuk bisa dilakukan di DPRD Subang yang menghadirkan leading sektor terkait termasuk apra pihak yang berkepentingan.(ygi/sep)
