Purwakarta – Polemik terkait gaji dan tunjangan anggota legislatif kembali mencuat di Purwakarta. Sejumlah mahasiswa dan aktivis kerap menggelar diskusi untuk membahas isu yang dinilai sarat ketidakjelasan tersebut.
Beredar kabar bahwa anggaran untuk 50 anggota DPRD Purwakarta mencapai Rp50 miliar per tahun yang bersumber dari APBD. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Kami masih mencari data akurat terkait kebenaran informasi tersebut. Benarkah APBD Purwakarta harus terkuras hingga Rp50 miliar per tahun hanya untuk membayar gaji staf sekretariat dewan, gaji, dan tunjangan anggota dewan?” ungkap Tri Sutrisna (32), seorang aktivis yang enggan menyebutkan nama organisasi kepemudaannya.
Baca Juga:RDP dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Progres Pendaftaran Tanah Capai 98%Bupati Purwakarta Genjot Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Irigasi
Sorotan Tunjangan DPRD: Komunikasi, Perumahan, dan KonsumsiSejumlah pos tunjangan DPRD Purwakarta juga menjadi sorotan, terutama tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, serta tunjangan makan dan minum yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
“Kami tidak mempermasalahkan jika memang ada dana komunikasi untuk anggota dewan. Tapi faktanya, sampai hari ini masih banyak anggota dewan yang tidak mau secara terbuka mencantumkan nomor ponselnya. Pertanyaannya, dana komunikasi itu digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa?” ujar Tri.
Selain itu, tunjangan perumahan juga menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, masyarakat tidak pernah melihat adanya unit rumah sewa yang digunakan oleh anggota DPRD Purwakarta.
“Secara administrasi, tunjangan perumahan diperuntukkan bagi anggota dewan yang berdomisili jauh dari gedung DPRD agar lebih mudah hadir saat ada rapat penting. Namun kenyataannya, uang tunjangan itu tidak jelas penggunaannya,” lanjutnya.
Transportasi Dewan Juga Dipertanyakan
Aktivis juga menyoroti tunjangan transportasi. Pada periode 2024, tidak terlihat adanya mobil dinas berpelat merah yang biasanya digunakan pimpinan dewan.
“Katanya belum ada mobil dinas baru untuk pimpinan dewan. Ini harus ditelusuri lebih lanjut, ada apa sebenarnya?” pungkas Tri. (mld/idr)