PASUNDANEKSPRES.CO – Pemilihan Ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta terus mengalami halangan, sejumlah Kader mencurigai sebut ada hambatan dari Mekanisme Pusat.
Proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta yang seharusnya digelar secepatnya itu mengalami hambatan signifikan.
Beberapa kader mengaku bahwa mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus pusat partai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemilihan yang diharapkan dapat mencerminkan aspirasi kader dan masyarakat lokal. Seorang kader yang Asep Kurniawan salah satu kader muda partai Golkar mengungkapkan bahwa mekanisme baru yang diterapkan dari pusat menyatakan bahwa calon ketua harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus tingkat provinsi atau pusat, serta harus melalui tahapan penjaringan yang belum pernah ada sebelumnya.
Baca Juga:Penuhi Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan, Kementerian ATR/BPN Tengah Menyusun Pola Pembinaan Kapasitas SDMPesan Wamen Ossy ke Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah: Tingkatkan Layanan Kebutuhan Masyarakat
Hal ini dinilai tidak sesuai dengan aturan dasar partai yang mengatur bahwa pemilihan ketua tingkat daerah dapat dilakukan secara mandiri oleh kader lokal melalui proses demokratis. “Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, bagaimana membangun visi dan program kerja yang kuat untuk kemajuan partai di daerah ini. Namun, mekanisme dari pusat yang baru baru ini muncul dan menyebar membuat proses menjadi kaku dan seolah-olah kita tidak dipercaya untuk memilih pemimpin sendiri,” ucap kader tersebut. Asep Kurniawan atau kerap dipanggil Kang Fapet itu mengkonfirmasi berlarut larutnya pemilihan ketua DPD Golkar Purwakarta dikarenakan adanya perubahan mekanisme dari pusat.
Menurutnya, pihaknya telah menerima surat edaran yang menjelaskan tentang perubahan prosedur pemilihan, namun beberapa poin masih dianggap kurang jelas dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. “Kami bersama kader yang lain rencananya akan mengirimkan surat pertanyaan kepada pengurus pusat terkait mekanisme yang diterapkan, terutama terkait dengan tahapan penjaringan dan syarat rekomendasi calon. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan tanggapan yang jelas, sehingga membuat persiapan pemilihan menjadi terhambat,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mendapatkan klarifikasi, menyatakan bahwa mekanisme baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di seluruh tingkatan partai dan memastikan sinkronisasi visi antara pusat dan daerah sangatlah sulit bahkan hampir tidak bisa mendapatkan jawaban, sehingga membuat pertanyaan dari daerah jika pimpinan di provinsi Jawa Barat dan bahkan pimpinan partai Golkar di Pusat juga sedang tidak baik baik saja. “Mekanisme yang kami tanyakan ini bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas dan komitmen yang sesuai dengan arahan partai secara keseluruhan,” ujarnya. Beberapa elemen kader pun berusaha untuk mengorganisir pertemuan antara kader di daerah untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil guna mengatasi hambatan ini.