PASUNDANEKSPRES.CO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membahas tentang anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.
Dalam bahasannya itu, Dedi Mulyadi juga mengungkap rincian penggunaan dana dari APBD Pemprov Jabar 2026 tersebut.
Terkait APBD 2026 itu, Dedi Mulyadi mengungkap rencana mengajukan pinjaman daerah Rp 2 triliun kepada dari Bank Jawa Barat (BJB).
Baca Juga:Link dan Cara Daftar Mudik Motor Gratis Lebaran 2026, Berikut Syarat dan KetentuannyaPebalap Muda Astra Honda Tampil Kencang di Laga Pembuka Moto4 Asia Cup Buriram
Gubernur Jawa Barat itu pun menjelaskan alasan pinjaman daerah itu dilakukan demi menutupi potensi kekurangan pendapatan.
Ia menjelaskan bahwa besaran APBD 2026 Pemprov Jabar diperkirakan turun menjadi Rp 27 triliun atau Rp 28 triliun dari Rp 30 triliun.
Adapun alasan APBD 2026, Dedi Mulyadi mengungkap bahwa saat ini Pemprov Jabar menghadapi tantangan akibat Rencana Anggaran dan Penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp3,75 triliun.
Sebelumnya rencana APDB 2026 Pemprov Jabar dipasang pada angka Rp30,1 triliun.
Angka tersebut lalu dikoreksi dengan mengeluarkan dana sekitar Rp2,458 triliun yang merupakan penundaan DBH.
Selain itu, terdapat tunggakan DBH dari pemerintah pusat yang belum dibayarkan ke provinsi, yakni sebesar Rp191 miliar pada tahun 2023 dan Rp1,03 triliun pada tahun 2024.
Ditambah dengan asumsi prediksi tahun 2025 sebesar Rp180 miliar, total utang pemerintah pusat yang diakui melalui PMK mencapai hampir Rp1,4 triliun.
Secara keseluruhan, potensi tidak tercapainya pendapatan daerah bisa mencapai 10-15 persen atau sekitar Rp4,3 triliun.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Menangis Merasa Gagal Jadi Gubernur Soroti Kasus TPPO dan Masalah Sosial di JabarUmrah dan Haji hingga Sektor Otomotif Jabar Terancam Terhambat Akibat Ketegangan Geopolitik IRAN-AS
Hal ini kemudian menyebabkan kemungkinan revisi angka APBD Jawa Barat dari Rp30,1 triliun turun menjadi sekitar Rp26 atau Rp27 triliun.
Demikian Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penurunan ini bukan karena rendahnya partisipasi pajak, melainkan karena penundaan dana transfer dari pusat.
“Jika dana transfer sebesar Rp3,75 triliun tersebut dibayarkan, Pemprov Jabar tidak perlu meminjam uang dan bahkan bisa mengalami surplus,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari tayangan Youtube-nya, Selasa (3/3/2026).
Untuk menutupi potensi kekurangan pendapatan tersebut, akhirnya muncul opsi pinjaman sebesar Rp2 triliun dari BJB tersebut.
Dedi Mulyadi menjelaskan pinjaman daerah itu rencananya akan digunakan demi membiayai proyek infrastruktur.
Berdasarkan pendataan, total belanja infrastruktur tahun 2026 mencapai Rp4,65 triliun.
* Rekonstruksi jalan provinsi: Rp873 miliar