PASUNDANEKSPRES.CO-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan berbagai insentif fiskal serta menjamin ketersediaan pasokan listrik guna menarik lebih banyak investasi pada 2026.
Langkah ini ditempuh untuk mengejar target realisasi investasi sebesar Rp314 triliun sekaligus memperkuat kontribusi Jawa Barat terhadap investasi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan Investasi Jawa Barat 2026, yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, bersama Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga:Resmi! Harga BBM Pertamina 1 Juli 2026, Cek Daftar Lengkap Pertalite hingga Pertamax TurboKementerian PANRB Percepat Transformasi Digital Bansos, Siap Beroperasi Secara Nasional
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan percepatan investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus menghilangkan berbagai hambatan investasi, termasuk memastikan kepastian infrastruktur pendukung.
Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp296,8 triliun. Sementara pada 2026, target dinaikkan menjadi Rp314 triliun. Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi telah menyentuh Rp76,8 triliun.
“Selama ini investasi Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 15 persen terhadap investasi nasional. Karena itu, penyelesaian berbagai hambatan investasi di Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian investasi nasional,” ujar Dedi, Kamis (2/6/2026).
Menurutnya, investor membutuhkan tiga kepastian utama, yakni kemudahan memulai pembangunan, efisiensi biaya investasi, serta kepastian ketersediaan infrastruktur, terutama pasokan listrik.
“Ketiga aspek tersebut harus hadir secara bersamaan, agar investasi dapat terealisasi dengan cepat,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi investasi, Pemprov Jabar juga mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).
Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 161.S Tahun 2026, jumlah kawasan industri di Jawa Barat yang menerapkan fasilitas KLIK bertambah dari 12 menjadi 24 kawasan.
Baca Juga:Prabowo Sebut Dapur MBG Milik Polri Diakui Lembaga InternasionalJaringan Gelap Sianida Ilegal Terbongkar! Bareskrim Polri Sita 18,1 Ton Senilai Miliaran Rupiah
Penambahan tersebut diharapkan mempermudah investor memulai pembangunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Pemprov Jabar juga menyatakan siap mendampingi kawasan industri dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.
Dalam forum tersebut, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I turut memaparkan berbagai insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan investor, mulai dari Tax Holiday, Tax Allowance, fasilitas kepabeanan, fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Super Tax Deduction untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan vokasi.