Warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan juga dapat berpartisipasi melalui kegiatan patroli, sosialisasi, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibina atau dikoordinasikan oleh pihak berwenang.
Meski demikian, keterlibatan masyarakat harus selalu mengutamakan keselamatan. Memadamkan kebakaran hutan bukan pekerjaan yang dapat dilakukan sembarangan. Api dapat merambat dengan cepat, terutama ketika didukung kondisi angin. Pada lahan gambut, kebakaran bahkan dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit diketahui dan ditangani.
Oleh sebab itu, masyarakat tidak dianjurkan mendekati kebakaran besar atau memasuki kawasan berbahaya tanpa perlengkapan dan arahan petugas. Peran yang lebih tepat adalah memberikan informasi lokasi kejadian, melaporkan kondisi lapangan, mengikuti arahan evakuasi, serta mendukung upaya penanganan berdasarkan kemampuan masing-masing.
Baca Juga:IHSG Melejit 2,65%, Hak Pensiun Gibran Jadi SorotanDedi Mulyadi Asuransikan 250 Ribu Anggota Linmas di Jawa Barat
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan pada 21 Oktober 2026 menyampaikan penguatan keterlibatan Masyarakat Peduli Api, kelompok tani hutan, masyarakat adat, dan relawan bersama petugas lapangan melalui patroli, pelaporan dini, dukungan peralatan, serta koordinasi lintas unsur.
Namun, penguatan peran masyarakat perlu diikuti dengan langkah nyata di tingkat daerah. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa perlu memetakan wilayah rawan kebakaran, mengaktifkan kelompok masyarakat peduli api, serta memastikan tersedianya jalur komunikasi dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses warga. Informasi mengenai potensi kebakaran harus segera diteruskan kepada instansi berwenang agar dapat diverifikasi dan ditangani sejak dini.
Dari Kepedulian Menuju Aksi Nyata
Ada beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian bersama agar pencegahan karhutla tidak hanya menjadi kegiatan musiman.
Pertama, memperkuat pencegahan berbasis desa. Pemerintah desa bersama instansi terkait perlu menyusun pemetaan wilayah rawan kebakaran, mengidentifikasi sumber air, serta mengaktifkan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan patroli dan sosialisasi perlu dilaksanakan secara berkala, terutama menjelang dan selama musim kemarau.
Kedua, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar. Masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan perlu mendapatkan edukasi serta pendampingan mengenai metode pengelolaan lahan yang tidak menggunakan api. Pemerintah perlu menghadirkan alternatif yang mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat agar kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar dapat dikurangi.