PASUNDAN EKSPRES- Akun YouTube resmi DPR RI telah mengalami sorotan tak terduga, bukan karena urusan politik, melainkan karena peretasan yang mengguncang dunia maya.
Dalam serangan yang cukup menghebohkan, bukan hanya video yang menjadi korban, tetapi bahkan foto profil akunnya pun ikut diganti dengan gambar bertuliskan “Slot Baris.”
Tindakan peretas ini tidak hanya berhenti pada itu. Mereka dengan berani menampilkan empat saluran langsung judi online di akun milik parlemen tersebut. Sungguh, ini adalah tindakan yang cukup provokatif dan tidak terduga.
Baca Juga:KTT ASEAN 2023: Transformasi dan Tantangan dalam Integrasi RegionalMenakjubkan! Putri Ariani Melaju ke Babak Final America’s Got Talent 2023
Pada pukul 09.30 WIB, tayangan judi online masih tampak tersiar secara langsung melalui kanal YouTube DPR RI. Ini tentu saja membuat banyak pihak tercengang dan bertanya-tanya apakah akun YouTube DPR RI benar-benar telah diretas.
Namun, kami tidak akan menampilkan secara utuh laman YouTube DPR, karena tayangan judi online merupakan tindakan ilegal yang tidak patut diberikan platform publik. Meskipun tindakan peretasan ini mengejutkan, penting untuk tetap menghormati hukum.
Menanggapi laporan dari DPR tentang peretasan ini, direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah segera mengambil tindakan. Dalam waktu dua jam, mereka berhasil melakukan pemblokiran sementara terhadap tayangan tersebut.
Tim Computer Security Incident Response, atau CSIRT Bareskrim Polri, telah turun tangan dalam penyelidikan ini. Mereka sedang berusaha keras untuk mengungkap siapa pelaku di balik peretasan akun tersebut.
Sementara itu, kanal YouTube DPR RI masih dalam tahap pemulihan. Penyidik Siber Bareskrim Polri bekerja sama dengan Badan Sandi Negara Republik Indonesia untuk memastikan bahwa akun ini kembali aman dan terhindar dari serangan-serangan yang tidak diinginkan.
Peretasan akun YouTube DPR RI ini, selain mengundang perhatian, juga menjadi pengingat akan pentingnya keamanan siber dalam dunia yang semakin terhubung secara digital.
Semua pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, perlu meningkatkan perlindungan mereka terhadap ancaman siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan. Semoga kasus ini segera terungkap dan tidak terulang di masa depan.