Untuk mewujudkan wajah birokrasi yang bersih dan berintegritas, sudah saatnya setiap kepala daerah memiliki pijakan yang jelas terkait kebijakan rotasi dan mutasi di lingkungan kerjanya. Prestasi setiap individu yang akan dirotasi serta dimutasi pada posisi sebelumnya hendaknya menjadi bahan pertimbangan utama untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Faktor integritas serta kapabilitas personal hendaknya benar – benar dikedepankan daripada sekedar mengandalkan kedekatan personal. Untuk itu transparansi kebijakan menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jika diperlukan, lelang jabatan yang disertai dengan pemberian masukan dari masyarakat terkait latar belakang para calon pejabat perlu dilakukan. Dengan demikian, kebijakan mutasi serta rotasi pun dapat benar – benar berbuah prestasi. (*)
Antara Mutasi, Rotasi dan Prestasi
