Inspektorat Segera Panggil Kepala Disnakertrans Bandung Barat Terkait Polemik Terbitnya Dua Surat Rekomendasi Kenaikan UMK 2023

Inspektorat Segera Panggil Kepala Disnakertrans Bandung Barat Terkait Polemik Terbitnya Dua Surat Rekomendasi Kenaikan UMK 2023
DOK PROKOMPIM SETDA KBB BERI KETERANGAN: Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar memberikan keterangan kepada awak media terkait pemanggilan Kadisnakertrans untuk mengkonfirmasi terbitnya dua Surat Rekomendasi Kenaikan UMK Bandung Barat 2023.
0 Komentar

BANDUNG BARAT-Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bakal segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Disnakertrans KBB yakni Panji Hermawan.

Hal tersebut menyusul adanya dua rekomendasi kenaikan UMK Bandung Barat tahun 2023 yang membuat polemik di tengah kalangan masyarakat.

Kepala Inspektorat KBB, Yadi Azhar mengatakan, pihaknya bakal segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait hal tersebut.

Baca Juga:Komitmen Perjuangkan Nasib Guru HonorerDinas Pendidikan Perkekat Prokes di Sekolah

“Kita akan melakukan klarifikasi kepada Disnakertrans KBB terkait surat rekomendasi UMK 2023 yang ganda,” katanya, Kamis (8/12/2022).

Ia menambahkan, pemanggilan yang dilakukan tersebut bakal dilakukan kepada seluruh jajaran Disnakertrans KBB terkait surat rekomendasi ini.

“Besok atau lusa saya mencoba memanggil jajaran Disnakertrans KBB berkaitan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat dan Disnaker,” jelasnya.

Yadi menyebut, pemanggilan tersebut sebagai upaya pendalaman terkait adanya dua surat rekomendasi UMK 2023 Bandung Barat yang dikeluarkan.

“Kita akan melakukan pendalaman terkait keluarnya surat rekomendasi yang dikeluarkan kebenarannya seperti apa. Terus kenapa dua rekomendasi bisa muncul,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya bakal mengacu pada PP 94 Tentang disiplin pegawai. Pasalnya, ketika ini terbukti yang bersangkutan telah melebihi kewenangan.

“Tapi nanti kita lihat dulu dan kita dalami seperti apa persoalan bisa munculnya dua rekomendasi kenaikan UMK tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, dalam menangani persoalan ini pihaknya bakal menurunkan Irbansus.

Baca Juga:Lesson Study Dorong Sosok Guru ProfesionalDinas Pendidikan Dorong Penerapan Kurikulum Merdeka di 2023

“Nanti kita lihat dari pendalamannya seperti apa. Kalau terbukti penyalahgunaan wewenang nanti kita sandingkan dengan PP disiplin pegawai terkait sanksi apa berat atau ringan,” tuturnya.(rls/sep)

0 Komentar