Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pihaknya mewajibkan para pekerja agar melengkapi surat yang diterbitkan BP2MI atas nama negara dan ditandatangani. “Di era saya, setiap PMI yang berangkat wajib menyertakan satu surat BP2MI atas nama negara dan ditandatangani. Intinya atas nama pemerintah menitipkan pekerja kita agar mereka menerima hak di negara penempatan. Kita ingin memberikan garansi bahwa orang yang kita tempatkan itu profesional,” tambahnya.(eko/sep)
Pemda Diminta Berantas Calo Pekerja Migran
