Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2020 Harus Sesuai Standar Biaya Belanja

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2020 Harus Sesuai Standar Biaya Belanja
PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA-Sejumlah Pimpinan SKPD saat mengikuti Sosialisasi Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 yang digelar di Vila Lemon Lembang, beberapa waktu lalu.
0 Komentar

Ditanya soal anggaran prioritas tahun depan? Rita menyebut hal itu ranahnya ada pada masing-masing SKPD yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). “Soal prioritas untuk pembangunan di tahun depan, itu ada di Bapelitbangda dengan SKPD. Yang pasti dari kami menyampaikan soal standar biaya belanja serta pagu anggaran yang sudah ditetapkan,” katanya.

Disisi lain, kata Rita, kondisi keuangan APBD 2019 saat ini dipastikan dalam posisi balance (seimbang), artinya tak mengalami defisit. Hal itu ditunjang dengan langkah efisiensi anggaran serta adanya kontribusi dari pendapatan asli daerah (PAD). “Sekarang kondisi keuangan balance dan tidak defisit karena dampak dari rasionalisasi dan efisiensi ditambah ada PAD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu FS menjelaskan, jauh-jauh hari pihaknya sudah melakukan verifikasi renstra (rencana strategis) di masing-masing SKPD untuk program kerja tahun anggaran 2020.

Baca Juga:Pembayaran Lahan Patimban Capai Rp30 MiliarPersonil Kodim Diterjunkan Atur Pembagian Air

“Kami sudah melakukan verifikasi renstra di setiap SKPD dalam rangka menyelaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang beberapa waktu lalu sudah disahkan untuk lima tahun ke depan. Hasil verifikasi ini diperkuat dengan legalitas Perbup (peraturan bupati),” kata Asep beberapa waktu lalu.

Menurutnya, alasan mendasar dilakukan verifikasi Renstra di setiap SKPD, agar bisa bersinergi antara keinginan Bupati Bandung Barat dengan SKPD. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan mana saja yang masuk slot perencanaan agar bisa dieksekusi sesuai dengan ide dan masukan selama program “Bupati Ngariksa Lembur” yang sudah dijalankan selama ini.

“Jangan sampai ketika pak bupati menjanjikan bakal membangun di suatu tempat, tapi tidak masuk slot perencanaan. Makanya harus dilakukan verifikasi sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) di setiap SKPD,” kata pria berkacamata tersebut.

Asep menyebutkan, beberapa slot perencanaan yang sudah ada misalnya rencana pembukaan wisata baru di KBB. Hal itu juga dibuktikan dengan kunjungan langsung Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna bersama rombongan Kepala SKPD ke sejumlah objek wisata, di antaranya Bukit Senyum, Lembang Dano, Sindang Geulis, di Kecamatan Cikalongwetan. Kemudian Objek Wisata Buangan Cirata, dan Junghil di Kecamatan Cipeundeuy.

0 Komentar