PASUNDANEKSPRES.CO-Di tengah munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan rencana aksi mahasiswa yang menyoroti persoalan bahan bakar minyak (BBM), Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Majalengka, Sumedang, dan Subang), Ateng Sutisna, meminta pemerintah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas ) memperketat pengawasan distribusi Pertalite agar tepat sasaran.
Menurut politisi asal Majalengka ini, antrean yang terjadi belakangan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pasokan BBM, melainkan adanya pergeseran konsumsi dari pengguna BBM non-subsidi ke Pertalite yang masih mendapatkan subsidi pemerintah.
“Memang ada gejala migrasi dari pengguna Pertamax bergeser atau membeli Pertalite. Ini yang menimbulkan akhirnya antrean,” kata Ateng , Senin (15/6/2026).
Baca Juga:ART WNI Dianiaya di Malaysia, Kepolisian Johor Tangkap 4 PelakuIndonesia Pantau Konflik AS-Iran Usai Selat Hormuz Ditutup, RI Andalkan Minyak Afrika
Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral itu menegaskan, Pertalite merupakan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Karena itu, distribusinya harus dijaga agar tidak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi.
“Nah ini yang kita minta pemerintah dan BPH Migas melakukan pengawasan. Jangan sampai mobil-mobil mewah membeli Pertalite,” ujarnya.
Ateng menjelaskan, kendaraan kategori mewah pada dasarnya tidak berhak membeli BBM subsidi karena telah dibatasi melalui sistem barcode dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, SPBU juga diminta lebih selektif dalam melayani pembelian Pertalite.
Menurutnya, langkah pengawasan tersebut penting untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Di sisi lain, Ateng memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman meskipun dunia tengah menghadapi gejolak geopolitik akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak internasional.
Ia juga menegaskan, hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan belum melakukan penyesuaian terhadap BBM subsidi tersebut.
“Pertalite yang merupakan konsumsi masyarakat kecil itu tidak boleh dinaikkan dan sampai sekarang tidak dinaikkan,” tegasnya.
Baca Juga:Wali Kota Pekanbaru Raih Penghargaan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota dari Dahlan IskanFIFA Ubah Aturan Transfer Mulai 2027, Pemain Berhak Dapat 5 Persen Biaya Transfer
Karena itu, Ateng mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu sesuai fakta di lapangan. Ia menilai fokus utama saat ini adalah memastikan subsidi energi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.