IKA UPI Desak Pemerintah Tertibkan LPTK Abal-abal

IKA UPI Desak Pemerintah Tertibkan LPTK Abal-abal
0 Komentar

Secara keseluruhan, kebutuhan rekrutmen guru PNS, baik untuk menggantikan guru pensiun maupun menambah guru untuk sekolah baru, jauh lebih sedikit dibanding jumlah lulusan LPTK. Jumlah mahasiswa LPTK sangat besar melampaui kebutuhan. Karena itu, perlu pengendalian penerimaan mahasiswa LPTK secara lebih ketat, sekaligus untuk menjamin kualitas lulusan secara lebih baik. “Kondisi ini menuntut adanya reformasi LPTK.

Ada tiga urgensi dalam reformasi LPTK. Selain melakukan pengendalian, hal lainnya adalah evaluasi kinerja LPTK agar mampu menyiapkan guru-guru berkualitas dan menguasai dua kompetensi utama (subject-content knowledge dan Pedagogical-content knowledge). Berikutnya, LPTK harus mengutamakan kualitas perbaikan program akademik dan peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen, peneliti), dan penguatan kelembagaan,” papar Amich.

Amich menilai menyebut upaya lain yang mendukung peningkatan kualitas lulusan LPTK adalah seleksi penerimaan calon mahasiswa LPTK mulai diperketat dan menyaring mereka yang benar-benar punya passion di bidang keguruan untuk dididik menjadi guru profesional. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa melalui SNMPTN LPTK. Pada saat yanng sama, melakukan pembatasan kuota untuk calon mahasiswa baru di masing-masing prodi pada LPTK berdasarkan hasil akreditasi prodi LPTK.

Baca Juga:TNI Polri Kawal Distribusi Bantuan SosialTak Indahkan Sosial Distancing, Kantor Pos Kena Tegur Satpol PP

Dirjen GTK Usung Transformasi Pendidikan Guru

Sementara itu, Dirjen GTK Iwan Syahril mengungkapkan, sertifikasi dalam jabatan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir sukses mengantarkan sekitar 1,8 juta guru mendapatkan sertifikat pendidik. Program ini menghabiskan tidak kurang dari Rp 5,5 triliun dan Rp 523 triliun lainnya sebagai tunjangna profesi guru atau tunjangan sertifikasi sejak 2006 hingga 2019. Dalam lima tahun terakhir, tunjangan profesi guru mencapai 12-18 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah program tersebut sudah menghasilkan dampak atau outcomes yang diinginkan? Mengutip laporan studi randomized experiment berskala besar yang dilakukan The World Bank, Iwan menyebut program sertifikasi guru Indonesia tidka berdampak pada hasil belajar siswa. Padahal, sambung Iwan, siswa merupakan puncak dari hasil kegiatan pendidikan. “Meminjam analogi Pak Presiden Jokowi, menjalankan program pemerintah itu seperti menggunakan aplikasi WhatsApp. Sebuah pesan akan terkirim, lalu kemudian sampai atau delivered.

0 Komentar