TNI Mitra Strategis Percepatan Penurunan Stunting

DOK BKKBN JABAR SAMBUTAN: Deputi KBKR BKKBN Eni Gustina menyampaikan sambutan pada Malam Kadeudeuh Bapak Asuh Anak Stunting yang dihelat Perwakilan BKKBN Jabar di Prime Park Hotel, akhir pekan kemarin.

BANDUNG-Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi mitra strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Eni Gustina pada Malam Kadeudeuh BAAS di Prime Park Hotel, Kota Bandung, akhir pekan kemarin.

Eni mengaku surprise bapak asuh anak stunting (BAAS) mendapat sambutan hangat berbagai lapisan. Ini membuktikan rakyat Indonesia merupakan bangsa yang peduli dan dermawan.

Begitu KSAD Dudung mengatakan siap menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, sambung Eni, langsung waktu itu juga Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan siap menjadi bapak asuh untuk 50 anak.

Beberapa yang hadir juga mengatakan “Saya ambil sekian anak”, termasuk Pertamina, kemudian bank daerah, dan sejumlah pihak lainnya menyatakan keinginan untuk memberikan bantuan dalam bentuk BAAS.

“Saya sangat mengapresiasi kepada jajaran TNI karena memang dari mulai Bapak Panglima sampai babinsa betul-betul mendukung, bahkan luar biasa mendukung, program pecepatan penurunan stunting,” ungkapnya.

“Kami melakukan roadshow ke 10 provinsi, ternyata luar biasa. Ternyata semua wilayah sangat mendukung, termasuk dalam kegiatan TMKK misalnya. Dari semula target 2 juta akseptor, capaiannya melebihi target 2 juta tadi,” imbuhnya.

Selama roadshow bersama Panglima TNI, Eni menemukan hampir semua Komandan Distrik Militer (Dandim) memiliki rata-rata 10 anak asuh stunting. Di level bintara pembina desa (Babinsa), rata-rata setiap babinsa memiliki satu anak asuh.
“Ya Allah, kadang saya berpikir ini sampai sebegitunya. Orang-orang merasa ini tugas kita bersama. Kami pun demikian. Jajaran kami di BKKBN, termasuk staf saya di Kedeputian KBKR. Bahkan, ada sembilan orang patungan dan punya satu anak,” paparnya.

Eni berharap para Danrem dan Dandim bisa melihat langsung anak asuhnya. Dengan begitu, setiap bapak asuh bisa memonitor perkembangan anak asuh masing-masing.

Jika anak asuh tersebut ternyata sudah “lulus”, maka bantuan bisa dialihkan kepada anak stunting lainnya.

“Kemarin misalnya kami mendapat laporan bahwa anak asuh yang kami dampingi ada yang sudah lulus. Dalam enam bulan itu ada yang berat badannya memenuhi kriteria sesuai dengan berat badan anak seumur itu. Tinggi badannya juga sudah sesuai. ‘Ini kami masih punya uang lho, Bu,’ kata Kepala Dinas KB-nya. Lha kok masih sisa, ternyata tidak semua harus Rp 450 ribu sebulan. Di beberapa tempat, sejumlah makanan bergizi bisa didapatkan lebih murah dari harga perkiraan kami sebesar Rp 450 ribu per bulan,” kata Eni

Eni pun mengapresiasi Jawa Barat yang dianggapnya penuh inovasi dalam percepatan penurunan stunting. Sebut saja misalnya gerakan Ngawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring), Obrolan Daring Stunting (Odading), dan terakhir memprakarsai Jabar Stunting Summit 2022.

“Atas nama Bapak Kepala BKKBN, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan forum pimpinan daerah Jawa Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa pada percepatan penurunan stunting.

Terima kasih mala mini telah turut hadir Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Barat Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, para Danrem dan Dandim serta mitra kerja lainnya,” pungkasnya.(rls/sep)