PASUNDANEKSPRES-Hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. Di mana, satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.
Hasil AN 2021 ini konsisten dengan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 20 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah dan bisa diartikan darurat literasi.
Bahkan, belum berubah secara signifikan di bawah rata-rata peserta didik di negara Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama Pembangunan Ekonomi.
Baca Juga:STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Edukasi Siswa SMK Kesehatan Mutiara Bangsa Tentang Ekonomi SyariahHengky Ajak Aparatur Sipil Negara Tak Buka Puasa Bersama di Bulan Ramadan
Demikian fakta-fakta yang disampaikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada acara Diseminasi Program Prioritas Bidang Kebahasaan dan Kesastraan di Hotel Harper Purwakarta, Sabtu (1/4).
Diseminasi program prioritas bidang kebahasaan dan kesastraan ini digelar dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Badan Bahasa. Adapun narasumber yang hadir, yaitu Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda.
Kemudian, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Muh. Abdul Khak, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati.
Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas, guru, praktisi pendidikan, dosen, dan tokoh masyarakat.
“Skor PISA 2018, Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sementara pada 2019, Indonesia ada di posisi 62 dari 70 negara. Ini sangat rendah,” kata Syaiful Huda.
Artinya, kata Syaiful Huda, sekolah belum bisa sepenuhnya mentransformasikan gerakan literasi ini secara maksimal. “Anak-anak pandai membaca tetapi pemahamannya terhadap apa yang dibacanya itu masih kurang,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Khak menyebutkan, pihaknya memiliki tiga tujuan utama dalam menyosialisasikan tiga fokus kebijakan. “Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,” ucapnya.
Baca Juga:Toko Busana Mario Plered Ludes TerbakarBakal Gelar Operasi Pasar Murah di 9 Kecamatan, Pemkab Bandung Barat Siapkan 28.000 Paket Sembako
Literasi kebahasaan dan kesastraan, kata Abdul Khak, merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama bacatulis).
“Pada 2022, Kemendikbudristek melalui kolaborasi Badan Bahasa, BSKAP, Ditjen PDM, dan Ditjen GTK meluncurkan Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia,” kata Abdul Khak.
Dijelaskannya ada tiga pilar program yang dibutuhkan. Ketiganya adalah pemilihan dan pejenjangan, cetak dan distribusi, serta pelatihan dan pendampingan.