“Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,” kata Erwan Setiawan.
Pada aspek belanja daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar menegaskan masih terdapat beberapa program dengan serapan rendah, terutama pada sektor jalan dan transportasi, yang disebabkan penyesuaian pelaksanaan proyek, proses pengadaan, efisiensi kontrak, dan upaya menjaga kualitas pekerjaan.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucapnya.
Baca Juga:Usai Dievaluasi, Pengurus Koperasi Merah Putih Tak Lagi Disiapkan Jadi KomcadKucing Hitam Pembawa Sial? Ini Sejarah, Mitos, dan Fakta Ilmiah yang Jarang Diketahui
Terkait belanja modal, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar mengakui adanya penundaan pembayaran (tunda bayar) sejumlah proyek strategis sebagai langkah menjaga stabilitas kas daerah, dan menghindari risiko defisit anggaran yang lebih besar.
“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar juga berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pelaksanaan program agar penyerapan APBD semakin optimal,” ucapnya.
MUAMMAR QADDAFI