PASUNDANEKSPRES.CO – Gelombang protes terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali mencuat pada Selasa, 21 April 2026.
Aksi yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bersama mahasiswa ini menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial dan membebani anggaran daerah.
Salah satu isu utama dalam aksi tersebut adalah pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Baca Juga:BMKG Merilis Prakiraan Cuaca Jabar Sepekan ke Depan, Kilat hingga Angin Kencang Mengintai BandungOperasional Haji 2026 Dimulai, Menhaj Lepas Kloter Pertama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya menjelaskan bahwa kendaraan SUV hybrid itu dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah, khususnya di wilayah dengan medan berat.
Akan tetapi Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan fasilitas tersebut dan masih mengandalkan kendaraan pribadi.
“Tidak ada yang tidak nyata. Kami memang punya prinsip yang agak unik. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak nyata menjadi nyata, yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa,” ujar Rudy Mas’ud.
“PPR Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur jadi tidak ada mobilnya mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini hancur semuanya tapi enggak ada masalah ini untuk masyarakat Kalimantan Timur mobil pemperaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta.”
“Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur mohon doanya agar kita tetap dikuatkan kita menjalankan amanah. Terima kasih.”
Selain itu, anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar turut menuai kritik.
Pemerintah menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi beberapa tahun dan mencakup penataan kantor gubernur serta rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur.
Anggaran Tim Ahli dan Isu Tata Kelola
Baca Juga:Setelah 22 Tahun Lebih, UU PPRT Disahkan, Bukti Keberpihakan Pemerintah Melindungi Pekerja KecilDedi Mulyadi Bakal Kirim 9 Siswa SMAN 1 Purwakarta yang Ledek Guru ke Barak Militer Juni Nanti
Sorotan publik juga mengarah pada alokasi anggaran sebesar Rp10,5 miliar untuk tim ahli strategis percepatan pembangunan periode 2025–2030.
Dana tersebut mencakup gaji dan perjalanan dinas bagi puluhan anggota tim, yang terdiri dari delapan dewan penasihat serta 35 koordinator bidang.
Di tengah polemik kebijakan, Rudy Mas’ud dikenal memiliki latar belakang kuat di dunia bisnis sebelum terjun ke politik.