Ia pernah menjabat sebagai direktur hingga komisaris di sejumlah perusahaan, lalu menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024.
Pria kelahiran Balikpapan ini juga merupakan lulusan magister ekonomi dari Universitas Mulawarman dan sempat menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur sebelum terpilih sebagai gubernur periode 2025–2030.
Berdasarkan LHKPN per Maret 2025, kekayaan Rudy Mas’ud tercatat mencapai Rp166,5 miliar, menempatkannya sebagai salah satu kepala daerah dengan latar belakang finansial kuat.
Tiga Tuntutan Utama Massa
Baca Juga:BMKG Merilis Prakiraan Cuaca Jabar Sepekan ke Depan, Kilat hingga Angin Kencang Mengintai BandungOperasional Haji 2026 Dimulai, Menhaj Lepas Kloter Pertama
Aksi yang digelar pada 21 April tersebut membawa tiga tuntutan utama. Koordinator lapangan, Erli Sofiansyah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Pertama, mengevaluasi seluruh semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur kita Kalimantan. Kedua, ada stop KKN, stop nepotisme dan dinasti. Terus ketiga, kita mendesak fungsi pengawasan DPR Provinsi itu harus digunakan untuk fungsi pengawasan dan monitoring.”
Selain itu, massa juga menyoroti isu independensi DPRD Kalimantan Timur.
Hal ini terkait posisi Ketua DPRD yang saat ini dipegang oleh kerabat dekat gubernur, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan.
DPRD Buka Ruang Dialog
Menanggapi aksi tersebut, Wakil DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menyatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
DPRD juga memastikan tidak akan menghalangi demonstrasi selama berlangsung tertib dan damai, serta membuka ruang dialog dengan perwakilan massa.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, aksi ini diharapkan tetap berjalan kondusif dan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
RENDIKA MARFIANSYAH.