PASUNDANEKSPRES.CO – Ketertelusuran atau traceability mempunyai peranan penting bagi industri kelapa sawit.
Salah satunya, guna mempertahankan akses ke pasar global sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola yang berkelanjutan.
Strategic Advisor CECT Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha menyampaikan bahwa Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut adanya komoditas seperti kelapa sawit yang bisa dibuktikan bebas deforestasi sampai dapat dilacak perjalanan produk.
Baca Juga:Misteri Tewasnya Penggembala Sapi di Baluran, Ditemukan Meninggal Sisa Tulang BelulangKPID Jabar Sorot Ratusan Pelanggaran Siaran, Konten Tak Ramah Perempuan dan Anak Jadi Tren Tertinggi
Mulai dari produk akhir di supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.
Windrawan Inantha menjelaskan, dalam ranah perdagangan sawit global Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.
Tekanan Uni Eropa tersebut menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan.
“Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik,” kata Windrawan.
Ia menjelaskan, tantangan utama dalam penerapan traceability di industri sawit nasional adalah 42 persen areal sawit Indonesia karena dikelola oleh petani kecil.
Dalam konteks traceability, ia menegaskan jika para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok.
Setidaknya, ada lima tantangan dalam penerapan traceability di tingkat petani kecil yakni legalitas lahan, kapasitas teknis, insentif ekonomi yang lemah, biaya sertifikasi dan pengorganisasian petani, sampai keterbatasan SDM pendamping.
Baca Juga:Pramono Bentuk Timsus Pemburu Ikan Sapu-sapu, Jaga Kelestarian Sungai JakartaPajak Kendaraan Listrik Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Siapkan Insentif
“Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya,” tegasnya.
Windrawan mengharapkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bisa tampil sebagai katalis transformasi di sektor perkebunan sekaligus menjawab tantangan traceability di industri kelapa sawit nasional.
Ia juga mendorong BPDP menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program.
Di satu sisi, program peremajaan, sarana prasarana, pelatihan dan dukungan kelembagaan oleh BPDP perlu memberi bobot lebih kepada kelompok tani yang sudah memiliki E-STDB, peta kebun, atau proses legalisasi yang berjalan.