“Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani,” tegasnya.
Ia mengharapkan BPDP mendanai infrastruktur data di level petani kecil.
BPDP juga perlu mendukung pemetaan kebun rakyat, pelatihan penggunaan perangkat geolokasi, digitalisasi arsip kelompok tani, dan skema pendampingan lapangan yang berkelanjutan.
Kemudian BPDP perlu menyambungkan agenda traceability dengan penyelesaian legalitas lahan.
Salam hal ini, BPDP perlu bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan kelembagaan petani agar isu legalitas tidak dibiarkan menjadi bottleneck permanen.
“Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh,” ujarnya.
Baca Juga:Misteri Tewasnya Penggembala Sapi di Baluran, Ditemukan Meninggal Sisa Tulang BelulangKPID Jabar Sorot Ratusan Pelanggaran Siaran, Konten Tak Ramah Perempuan dan Anak Jadi Tren Tertinggi
Peraih gelar doktor di bidang Sustainable Development Management ini mengharapkan, BPDP dapat memfasilitasi pilot insentif harga, kontrak pembelian, atau skema dukungan lain yang membuat petani melihat manfaat ekonomi langsung dari keterlacakan.
“Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri maka perubahan akan berjalan lambat,” lanjutnya.
Terakhir, BPDP perlu terus mendorong pengembangan metode penelusuran hasil panen sawit yang terkait sertifikasi ketertelusuran sepanjang rantai pasok sebagai topik prioritas dengan cara menggunakan fungsi riset dan pengembangan secara lebih tajam.
Ia memuji BPDP yang sudah mengumumkan persiapan pengembangan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler.
“Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan bergerak dalam satu arsitektur, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya.
RENDIKA MARFIANSYAH.