PASUNDANEKSPRES.CO – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah telah mengizinkan halte di Jakarta menggunakan nama partai politik (parpol) melalui skema naming rights.
Menurutnya, pernyataan yang menyebut parpol boleh naming rights atau hak penamaan atas halte yang ada di Jakarta hanya gurauan semata.
“Sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik. Eh yang judul utamanya saja gitu. Oh nggak lah!” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 16 April 2026.
Baca Juga:Walikota Solo Bantah Tudingan Andre Rosiade Soal Stadion Manahan Mirip Sawah: Bisa Buat Tidur-tiduran!Seloroh Prabowo Saat Ucapkan Hari Kosmonaut untuk Putin: Banyak Anak Indonesia Diberi Nama Yuri Gagarin
Pramono menjelaskan, hak penamaan halte hanya dikhususkan bagi dunia usaha baik itu perusahaan swasta maupun daerah atau negara.
Dan saat ini kata Pramono, hampir seluruh halte khususnya Transjakarta sudah memiliki naming rights masing-masing.
“Semua halte di Jakarta udah nggak ada yang nggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya. Yang paling utama adalah dunia usaha,” ujarnya.
Sebelumnya, saat menghadiri perayaan Paskah bersama warga jemaat di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat, 10 April 2026, Pramono membuka peluang berbagai pihak, termasuk partai politik untuk berpartisipasi dalam hak penamaan halte dan stasiun.
Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui komersialisasi hak penamaan di fasilitas publik.
Pramono mengatakan jika sekarang ini halte di Jakarta sudah memiliki hak penamaan dari produk-produk tertentu.
Pada kesempatan itu juga, Pramono berkelakar jika parpol boleh ambil bagian atas naming rights halte di Jakarta.
Baca Juga:Sedot Wisatawan, Pramono Kaji Pengembangan Trem di Kota TuaADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen, FTSE Russell Pertahankan Status Emerging Market
Hal ini dia sampaikan di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Erwin Aksa serta Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.
“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja,” ucap Pramono.
MUAMMAR QADDAFI