Di kandang sapi tersebut, Dedi Mulyadi menunjukkan inovasi yang paling mencolok yaitu pengolahan kotoran sapi menjadi biogas.
Sebanyak 240 ekor sapi jantan miliknya menghasilkan energi yang disalurkan melalui pipa-pipa langsung ke rumah warga.
“Tetangga-tetangga di sini dikasih gas dari sini, biogas dari kotorannya. Kalau gas melon, sudah tidak ada lagi di sini,” ujar Dedi Mulyadi sambil menunjukkan api biru yang menyala di salah satu dapur warga.
Baca Juga:Kemlu: Usulan Izin Terbang Militer AS Masih Dikaji, Kedepankan Politik Bebas AktifKKP Bikin Terobosan, Bakal Olah Ikan Sapu-sapu Jadi Pupuk Organik dan Pakan Ternak
Dedi Mulyadi menekankan bahwa fasilitas ini diberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi nyata dari teori kebersihan yang sering dibicarakan.
Kenaikan Harga BBM, Plastik hingga LPG Bikin Pelaku Usaha di Jawa Barat Menjerit
Kenaikan harga LPG dan plastik berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional.
Kondisi ini sangat memberatkan pengusaha yang sudah terikat kontrak tetap dengan instansi atau perusahaan, karena mereka tidak bisa menaikkan harga di tengah jalan sehingga margin keuntungan menipis drastis.
“Dari sisi kami sebagai pelaku jasa boga, ini sangat berpengaruh, kami sudah menjerit. Kenaikan LPG dan plastik langsung berdampak ke harga jual,” ujar Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Jawa Barat, Rezha Noviana saat dihubungi, Senin (20/4/2026).
Untuk menyiasati biaya yang membengkak, pelaku usaha mulai melakukan efisiensi kreatif namun miris, seperti mengganti kantong plastik dengan tali rafia untuk mengikat kemasan.
Namun, efisiensi ini terbatas karena standar penyajian seperti boks dan sendok tetap harus terpenuhi, sementara alternatif untuk LPG sebagai bahan bakar utama belum tersedia.
Baca Juga:Keberangkatan Perdana Petugas Haji 2026, Wamen Dahnil Tekankan Kesiapan Mental PPIHHadiah Ultah Dedi Mulyadi, Dukung Ensiklopedia Sunda ke Panggung Dunia
Selain kenaikan biaya produksi, sektor jasa boga terpukul oleh penurunan daya beli masyarakat dan hilangnya pesanan dari instansi pemerintah akibat efisiensi anggaran.
Ketua PPJI Jabar, Rezha Noviana, menyayangkan kurangnya keterlibatan pelaku usaha dalam kebijakan pemerintah serta tidak adanya insentif atau keringanan pajak di tengah situasi ekonomi yang sulit ini.
RENDIKA MARFIANSYAH.