PASUNDANEKSPRES.CO – Jumlah anak yang belum mengenyam pendidikan formal di Indonesia masih berada pada angka yang mencolok. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat totalnya mencapai sekitar 4 juta anak yang tersebar di berbagai wilayah.
Dari keseluruhan angka tersebut, Jawa Barat muncul sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah paling besar. Tercatat sebanyak 106.196 anak berada dalam kondisi tersebut, menjadikannya wilayah dengan angka tertinggi secara nasional.
“Terkait dengan sebaran anak tidak sekolah, ini hampir semua provinsi ada anak tidak sekolah, angka tertinggi itu di Jawa Barat, secara sebaran jumlahnya itu ada 106.196,” kata Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, dilansir kompas.com, 27 April 2026.
Baca Juga:BMKG Merilis Prakiraan Cuaca Jabar Sepekan ke Depan, Kilat hingga Angin Kencang Mengintai BandungOperasional Haji 2026 Dimulai, Menhaj Lepas Kloter Pertama
Setelah Jawa Barat, posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak, disusul Jawa Timur yang mencatatkan 53.000 anak tidak sekolah. Angka tersebut memperlihatkan konsentrasi tinggi di wilayah-wilayah dengan populasi besar.
Di sisi lain, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia mencatat jumlah yang jauh lebih kecil. Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan angka terendah, hanya 208 anak. Papua Barat Daya menyusul dengan 264 anak, sementara Papua Selatan mencatat 755 anak.
“Sedangkan yang terendah itu ada di Papua Pegunungan, itu tercatat hanya 208, kemudian Papua Barat Daya 264, Papua Selatan 755,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kemendikdasmen merancang langkah strategis berupa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Program ini ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang belum terakses pendidikan formal, dengan memanfaatkan sekolah induk sebagai pusat layanan.
Sebanyak 20 sekolah induk telah disiapkan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Sekolah-sekolah ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi, sekaligus didukung oleh sejumlah sekolah mitra yang membantu pelaksanaan PJJ di berbagai wilayah.
“Maka di tahun 2026 sampai dengan 2027 ini adalah fase pengembangan skala penuh dimana kami mentargetkan untuk pengembangan 34 plus sekolah Indo itu kenapa saya sebut 34 plus,” ucapnya.
Dalam implementasinya, PJJ akan dijalankan melalui dua pendekatan, yakni sinkronus dan asinkronus. Sistem ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara langsung maupun mandiri sesuai kebutuhan siswa.
Baca Juga:Setelah 22 Tahun Lebih, UU PPRT Disahkan, Bukti Keberpihakan Pemerintah Melindungi Pekerja KecilDedi Mulyadi Bakal Kirim 9 Siswa SMAN 1 Purwakarta yang Ledek Guru ke Barak Militer Juni Nanti
“Karena 34 ini adalah sekolah induk di dalam negeri plus satu yang SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri),” lanjut dia.